KALIMANTAN SELATAN — Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pinjaman 36 bulan senilai SDR 1,369 miliar (US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 33,98 triliun) untuk Bolivia melalui Extended Fund Facility (EFF). Pemerintah Bolivia bisa langsung mencairkan sekitar US$ 214 juta (Rp 3,82 triliun), sementara pencairan berikutnya bergantung pada hasil evaluasi program. Sebagai syarat, Bolivia harus menghapus subsidi BBM secara bertahap lewat mekanisme penetapan harga otomatis.
Persetujuan tersebut menjadi landasan bagi Bolivia untuk memulihkan stabilitas ekonomi yang telah lama tertekan. Program ini menyasar tiga sasaran utama: memperkuat perlindungan sosial, menambah kembali cadangan devisa, dan mengurangi risiko fiskal maupun eksternal.
Selain itu, IMF mendorong penguatan ketahanan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan dukungan sektor swasta. Pencairan dana tahap berikutnya akan dilakukan secara bertahap sepanjang 36 bulan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program.
Anggota Dewan Eksekutif sekaligus Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal menjadi fondasi utama program EFF. Upaya fiskal tahap awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar minyak yang tersisa.
"Upaya fiskal yang dilakukan di awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar yang tersisa melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran," jelas Clarke, dikutip dari laman resmi IMF.
Langkah ini ditempuh bersamaan dengan penguatan program bantalan sosial bagi rumah tangga rentan. Pemerintah Bolivia juga diarahkan menekan utang secara bertahap, meningkatkan efisiensi pengeluaran, menangani utang perusahaan publik, dan memperkuat lembaga fiskal melalui kerangka fiskal jangka menengah.
Di sisi moneter, Bolivia diminta membuat nilai tukar lebih fleksibel dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Bank sentral Bolivia perlu mempercepat transisi ke penargetan uang cadangan sebagai jangkar kebijakan baru.
"Penghapusan pembiayaan anggaran bank sentral baru dan transisi ke penargetan uang cadangan merupakan langkah penting dalam hal ini," kata Clarke.
Manajemen likuiditas yang bijaksana, akumulasi cadangan, dan intervensi valuta asing yang terbatas pada penanganan kondisi pasar tidak teratur disebut menjadi kunci. Reformasi untuk memperkuat otonomi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral juga dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan.
Rangkaian reformasi tersebut diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendorong investasi swasta, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dukungan IMF juga diproyeksikan menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan internasional lain.
Clarke menilai pihak berwenang Bolivia telah mengambil tindakan signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang berlangsung lama. Perbaikan tata kelola dan transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari paket kebijakan yang disepakati.
Bagi pelaku pasar, sinyal reformasi fiskal dan moneter ini menjadi indikator arah kebijakan Bolivia dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan pencairan tahap berikutnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan komitmen yang tertuang dalam program EFF.