TANJUNG — Bupati Tabalong bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait resmi mengoperasikan SIGAP pada Kamis (1/10/2026). Sistem ini dibangun Kesbangpol Tabalong sebagai kanal deteksi dan pencegahan dini konflik, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Kepala Kesbangpol Tabalong Arbuansyah menyebut inovasi ini lahir dari data konflik yang tercatat di wilayahnya. Sepanjang 2024 hingga 2025, pihaknya mendata sekitar 15 konflik dengan karakteristik beragam.
"Berdasarkan itu, kami mencoba melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan agar potensi konflik dapat ditekan melalui deteksi dan pencegahan dini," ujar Arbuansyah.
Empat Keluaran Utama Proyek Perubahan SIGAP
Arbuansyah menjelaskan proyek perubahan ini menghasilkan empat keluaran utama yang menjadi fondasi kerja sistem. Pertama, identifikasi dan verifikasi potensi konflik. Kedua, penyusunan peta konflik. Ketiga, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) deteksi dini. Keempat, pembentukan Forum SIGAP.
"Jadi ada empat keluaran dalam proyek perubahan ini," katanya.
Pemetaan dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa. Hasilnya menjadi bahan menentukan langkah pencegahan dan penanganan sebelum persoalan berkembang lebih besar.
Konflik Pascapemilu hingga Sengketa Lahan Masuk Radar
Sejumlah potensi konflik telah diidentifikasi Kesbangpol Tabalong. Di antaranya konflik pascapemilu, sengketa lahan, konflik masyarakat adat, serta persoalan penyakit masyarakat seperti prostitusi dan penyalahgunaan narkoba.
Karakter konflik yang beragam itu membuat pendekatan deteksi dini tidak bisa seragam. Setiap jenis persoalan dipetakan sesuai lokasi dan akar masalahnya di tingkat kecamatan dan desa.
Dukungan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat
Penyusunan proyek perubahan SIGAP mendapat dukungan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Dukungan itu diharapkan memperkuat upaya meminimalkan konflik yang berpotensi terjadi di Tabalong.
"Alhamdulillah, dalam penyusunan proyek perubahan ini kami mendapat dukungan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat. Mereka berharap konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Tabalong dapat diminimalkan," ungkap Arbuansyah.
Laporan Konflik Ditangani Berjenjang dari Desa ke Kabupaten
Dalam mekanisme penanganannya, setiap laporan konflik ditindaklanjuti secara berjenjang. Persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat desa akan ditangani di desa.
Jika belum tuntas, penanganan dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Apabila masih membutuhkan penyelesaian lebih lanjut, persoalan ditangani di tingkat kabupaten bersama Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik.
Melalui mekanisme berjenjang itu, Kesbangpol Tabalong berharap potensi konflik dapat diketahui lebih awal. Penanganan pun bisa dilakukan sebelum persoalan membesar dan melibatkan lebih banyak pihak.
