BANJARMASIN — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi dan koordinasi anggota DPRD PKS tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel di Kantor DPW PKS Kalsel, Ahad (4/10/2026). Rapat tersebut menjadi forum penilaian kinerja legislator sekaligus penguatan koordinasi antaranggota.
Agenda rapat mencakup evaluasi pelaksanaan tugas legislator dan penguatan peran partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan. Sejumlah pengurus struktural partai hadir mendampingi para legislator.
Siapa Saja yang Hadir di Rapat Evaluasi DPW PKS Kalsel
Rapat dihadiri Ketua DPW PKS Kalsel H. Ardiansyah, S.Hut., Sekretaris DPW Ikhwan Khariri, S.H., Ketua DSW H. Mathari, S.Ag., M.I.Kom., serta Sekretaris MPW H. Awan Subarkah, S.TP., M.I.Kom. Anggota DPRD PKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota turut mengikuti kegiatan tersebut.
Kehadiran pengurus dari tiga unsur kepengurusan menunjukkan rapat ini tidak sekadar evaluasi internal, melainkan koordinasi lintas struktur partai di Kalimantan Selatan.
Fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan Jadi Sorotan
Dalam arahannya, Ardiansyah menekankan pentingnya menjaga kekompakan, meningkatkan komunikasi, serta mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu disebut sebagai fondasi kerja legislator PKS di setiap tingkatan.
"Seluruh anggota DPRD PKS harus memperkuat koordinasi dan komunikasi," tegas Ardiansyah.
Ia juga mengingatkan para legislator agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menghadirkan kerja nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Amanah masyarakat harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Harapan Setelah Evaluasi: Kinerja Legislator Meningkat
Melalui rapat tersebut, DPW PKS Kalsel berharap kinerja legislator semakin meningkat dan koordinasi antarangggota semakin solid. Partai juga menargetkan perjuangan untuk kepentingan masyarakat di setiap daerah berjalan lebih optimal.
Evaluasi semacam ini menjadi mekanisme internal partai untuk memastikan anggota DPRD tetap berada di jalur konstituen. Hasil penilaian rapat akan menjadi dasar pembinaan legislator PKS di Kalimantan Selatan pada periode berikutnya.
