KALIMANTAN SELATAN — Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani menyatakan masih menunggu arahan terkait penugasan baru kementeriannya setelah pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Rosan belum memastikan apakah pembagian kerja akan diatur lewat Peraturan Presiden atau regulasi lain. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipastikan tetap berjalan sambil berkoordinasi dengan kemenko baru.
Rosan menyampaikan hal itu kepada wartawan di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ia mengaku belum menerima penjelasan rinci soal posisi kementeriannya dalam struktur baru pemerintahan.
"Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan," ujar Rosan.
Ia menegaskan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkoordinasi dengan kementerian koordinator terkait. Menurut Rosan, lembaga yang dipimpinnya tetap berjalan meski pemerintah telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Ya kita ikutin aja nanti, yang penting kita koordinasi selalu baik," kata Rosan.
Bahlil Dilantik Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi
Bahlil Lahadalia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 104P tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi tugas baru Bahlil setelah sebelumnya menjabat Menteri ESDM.
Bahlil Rangkap Jabatan di ESDM dan Kemenko
Bahlil mengakui rangkap jabatan ini menjadi amanah serta tanggung jawab besar. Ia menyatakan siap bekerja maksimal menjalankan tugasnya, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban," ujar Bahlil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dampak ke Iklim Investasi dan Hilirisasi
Pembentukan Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menandai penajaman fokus pemerintah pada pengolahan sumber daya alam dan peralihan energi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama ini menangani promosi investasi sekaligus koordinasi hilirisasi di sektor minerba dan turunannya.
Bagi pelaku usaha, kejelasan pembagian kewenangan antara BKPM dan kemenko baru menjadi faktor penting. Investor sektor hilirisasi, termasuk smelter nikel dan pengolahan bauksit, membutuhkan kepastian soal siapa yang mengeluarkan izin dan memfasilitasi insentif.
Rosan belum memerinci apakah fungsi hilirisasi akan tetap melekat di kementeriannya atau dialihkan sebagian ke kemenko. Ia hanya memastikan koordinasi lintas lembaga akan terus dijaga.
Sejumlah kalangan menanti terbitnya regulasi turunan yang mengatur pembagian tugas. Tanpa aturan jelas, proses perizinan investasi berisiko tersendat karena tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
