BANJARMASIN — Rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran tahun 2027 di DPRD Kalsel menyoroti salah satu pos yang dipangkas: anggaran Dinas Pariwisata. Dari pembahasan itu, Komisi II menilai sektor pariwisata dan aset daerah belum digarap maksimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
Rapat dihadiri Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Mereka membahas penyesuaian kemampuan keuangan daerah bersama mitra kerja komisi.
Mengapa Pariwisata Jadi Andalan PAD Kalsel
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menilai penyesuaian anggaran harus diimbangi upaya menggali sumber pendapatan dari sektor yang punya potensi. Pariwisata disebut memiliki aset dan potensi yang bisa dikembangkan untuk kontribusi lebih besar ke PAD.
"Kita harus tetap optimis dalam menggali potensi pendapatan daerah," ujar politisi Golkar yang akrab disapa Paman Yani.
Menurutnya, penguatan sektor pariwisata menjadi bagian penting menjaga keberlanjutan program pembangunan. Terutama ketika kemampuan anggaran daerah mengalami penyesuaian.
Kerja Sama Pihak Ketiga Jadi Opsi
Salah satu langkah yang didorong Komisi II adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Skema itu diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus membuka peluang peningkatan PAD.
"Potensi pariwisata harus terus dikembangkan agar memberi manfaat," katanya.
Paman Yani menegaskan pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi. Tujuannya agar potensi yang ada dapat dikelola secara optimal.
Harapan ke Depan
Dengan pengelolaan aset dan potensi pariwisata yang lebih produktif, sektor itu diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari program pembangunan. Pariwisata juga ditargetkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pembahasan rancangan anggaran 2027 bersama Dinas Pariwisata dan perangkat daerah terkait masih berlanjut. Hasil rapat lanjutan ini akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum kebijakan anggaran ditetapkan.
